JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih terus mempertanyakan pelaksanan uji publik Kurikulum 2013 kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud).
"Saya menilai, pelaksanaan uji publik ini kurang ideal sehingga wajar saja jika ada pihak-pihak yang menganggap uji publik sekadar formalitas atau terkesan dipaksakan," ujar anggota Komisi X DPR, Herlini Amran, Minggu (13/1/2013), di Jakarta.
Menurut dia, ada yang mengeluhkan tidak adanya sesi tanya jawab, ada yang merasa terlalu digiring pada power point paparan uji publik. Malah ada yang meragukan utilisasi masukan publik jika silabus atau modul atau bukunya sudah jadi dan lain sebagainya.
Katanya, saat melaksanakan reses bulan lalu dan melakukan serap aspirasi terkait perubahan kurikulum 2013 itu, banyak dari masyarakat, dalam hal ini guru, pengurus sekolah, dan orangtua murid, mempertanyakan persiapan pemerintah terkait pergantian kurikulum ini.
"Banyak yang tidak setuju terhadap pergantian kurikulum 2013 ini. Akan tetapi, saya sangat takjub dengan hasil survei yang 'angka-angkanya' begitu mendukung implementasi Kurikulum 2013 dari pemaparan Mendikbud. Terus terang saya sukar mempercayai validasinya," ungkapnya.
Ia mempertanyakan pihak mana saja yang terlibat dan input apa saja yang sudah diterima Kemdikbud. Penyerapan gagasan dan masukan pihak perguruan tinggi atau lembaga pendidikan terkait secara tertulis dinilai Herlini sangat strategis. Karena itu, pihaknya berharap Kemdikbud bisa memberikan penjelasan lebih detail kepada publik dan Panja Kurikulum 2013 di Komisi X DPR.
"Jangan sampai semua masukan itu ditabulasi saja, sementara konsepsi akhir kurikulum sudah dibuat duluan," tambahnya.
0 Comments
